Perkara Pidana dan Perdata yang Didahulukan

Pertanyaan :
Apabila terdapat laporan yang dibuat oleh A terhadap Pihak bernama B di kepolisian terkait tuduhan melakukan kriminal, sementara Pihak A dan Pihak B juga sedang dalam proses gugatan di Pengadilan mana yang harus di dahulukan antara perkara pidana dan perdata?

Jawaban :
Pada dasarnya tidak ada aturan yang secara umum menentukan perkara yang harus didahulukan antara Pidana dengan Perdata diantara dua pihak yang berselisih, namun dalam lingkungan peradilan sendiri terdapat aturan yang menyatakan apabila diantara dua pihak terdapat permasalahan yang mengandung unsur pidana dan perdata mengenai hak suatu barang maka hakim perkara pidana dapat menangguhkan peemeriksaan perkara pidana sampai adanya putusan dalam perkara perdata (Prejudichil Geschill).

Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 yang menyebutkan:
Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka  pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”

Permasalahan Prejudichil Geschill  pernah di periksa oleh Mahkamah Agung, sebagaimana tersebut dalam Kaidah Hukum Yurispridensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985, yang disebutkan :
 “Pengadilan Tinggi sebelum memutus pokok perkara ini harusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti”
Akan tetapi Hakim Pidana tidak terikat untuk menunggu adanya suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata dalam memutus perkara pidana yang diperiksanya. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 yang menyebutkan :
“Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.”  
Lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 disebutkan bahwa Hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, penangguhan perkara pidana dikarenakan adanya perkara perdata mengenai suatu hak kebendaan diserahkan sepenuhnya dan menjadi hak subyektif Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Demikian jawaban kami, terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *