Pembeli Yang Beritikad Baik

Pertanyaan :
Dalam hal Jual Beli Tanah, bagaimana seseorang dapat dikatan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga layak dilindungi hukum?

Jawaban :
Sebelum menjawab pertanyaan anda, kami akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian Jual beli. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Aspek Hukum sendiri, pengertian Jual Beli dapat dilihat dalam pasal 1457 KUHPerdata, disebutkan :
“Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk menyerahkan harga yang telah dibayarkan”
 
Akan tetapi tidak semua Pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, Dalama Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989, disebutkan :
“Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara karena itu ia tidak pantas di lindungi dalam transaksi itu”
 
Pembeli dapat dikatakan sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik apabila Pembelian tersebut dalam hal ini pembelian sebidang tanah dan atau bangunan dilakukan sesuai dengan cara-cara yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, selain itu pembelian juga harus menerapkan Prinsip Kehati-hatian sebagai contoh dengan melakukan pengecekan atas status hukum tanah yang akan dibeli yang mencakup apakah si Penjual berhak dan merupakan pemilik yang sah atas tanah (Due Diligence).

Selanjutnya, Jual Beli Tanah dan atau Bangunan harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang menyebutkan :
“Jual Beli Tanah harus dilakukan di hadapan/oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah”
 
Yang kemudian dikuatkan, sebagaimana kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI N0. 932 K/Sip/1973 tanggal 12 Desember 1975, yang menyebutkan
“Jual Beli dilakukan dihadapan PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembeli yang dapat dikategorikan sebagai Pembeli yang beritikad baik adalah Pembeli yang sebelum melakukan pembelian, telah menerapkan prinsip kehati-hatian, serta Jual Beli dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan Pembeli tersebut adalah Pembeli Yang Beritikad Baik yang mendapat perlindungan Hukum, sebagaimana Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINo. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, menyebutkan :
“pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINo. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1975, yang menyebutkan :
“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”
 
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINo. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1980, menyebutkan :
“Pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”
 
Demikian Jawaban kami, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *