Pembatalan Sertifikat Tanah

Pertanyaan :
Peradilan manakah yang berhak untuk membatalakan Sertipikat Tanah apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara? Mohon penjelasan, terimakasih.

Jawaban :
Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power), Mahkamah Agung merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut kewenangan Peradilan Umum diatur berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang kewenangannya memeriksa dan memutus perkara umum berkaitan dengan hukum Pidana dan Hukum Perdata, sedangkan kewenagan Peradilan Tata Usaha Negeradiatur  berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  yang kewenangannya memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
 
 
sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
 
Untuk menentukan Peradilan manakah yang berwenang untuk memriksa, memutus pembatalan sertipikat, maka terlebih dahulu harus dilihat
 
 
Pasal 53 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo.  Undang-undang No. 9 tahun 2004.
 
Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa:”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
 
Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan – alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 
 
 
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut
 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 ;

“Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 ;
“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *