Alasan-Alasan Perceraian

Pertanyaan :
Apabila salah satu pihak baik Istri maupun Suami ingin melakukan perceraian, Instansi makakah yang berwenang untuk memutus perceraian tersebut dan apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus di Penuhi agar perceraian dapat terjadi?

Jawaban :
Pada dasarnya, aturan dan tata cara perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun Gugatan perceraian harus diajukan dan diputus oleh Pengadilan, yang di arue dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
 
Kemudian dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. disebutkan :
“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.
 
Alasan-alasan perceraian sendiri dapat dilihat dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan :
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”
 
Lebih lanjut  dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
a.       Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.      Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.       Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.      Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e.       Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f.        Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 
Selain daripada itu, dalam Kaidah  Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, disebutkan :
“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pehak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *